Situbondo, R1 - Untuk membuktikan dan mengetahui sejauh mana perannya dalam masyarakat serta keterlibatan dalam perencaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Situbondo menggelar forum warga mandiri untuk kali pertamanya, Sabtu (14/01/2012) kemarin. Acara forum diskusi untuk masyarakat ini digelar di Aula Wisma Rengganis di Jalan WR Supratman Situbondo.
Sungguh menarik dalam acara diskusi kali ini, karena hampir semua elemen masyarakat hadir dan peduli akan adanya Program PNPM-MP yang dilaksanakan di Kota Santri ini. Bahkan sejumlah pihak memberikan dukungan, karena program ini merupakan satu-satunya program yang pedulu dan berpihak kepada masyarakat. Karena setiap tahapan mulai perencaanaan hingga pelaksanaan dalam program ini, tersistematis dan transparan. Bahkan harus melibatkan masyarakat secara langsung (partisipatif), sehingga “Dari… Oleh dan Untuk Rakyat…” sangat wajar menjadi landasan bagi program pemerintah lahir dari pusat ini.
Dalam forum warga mandiri ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Situbondo, Rahmad SH MHum sebagai narasumber bersama Susmanta, dari Bagian Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan sebagai narasumber pembanding adalah Hadi Priyanto SPd, Wakil Ketua DPRD dan Umami, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Dan Perangkat (Fokap) Situbondo. Sedangkan Mashudi, selaku pelaksanan kegiatan dari unsur Tim Pelatihan Masyarakat (TPM) yang juga bertindak selaku moderator dalam acara tersebut.
Forum warga mandiri yang digelar RBM PNPM-MP kali ini bertemakan “Refleksi Musrenbang vs Percepatan Pembanguan Perdesaan” dengan tujuan peran aktif semua stekholder di setiap lembaga maupun orgsnisasi yang ada di perdesaan. “Selain itu forum ini bertujuan bagaimana menyatukan persepsi perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga Kabupetan dalam musrenbang. Serta adanya keinginan dibuatnya RPJMDes yang dibuat pelaku PNPM memiliki payung hukum yang kuat,” kata Drs Eko Dermawan selaku Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM-MP Kabupaten Situbondo, dalam sambutannya kemarin.
Wakil Bupati Rahmad SH Mhum, yang juga membuka acara tersebut mengemukakan bahwa hasil Musrembang desa hingga kecamatan, idealnya bisa dipotret oleh semua stekholder di kabupaten. Namun kelemahannya, selama ini posisi tawar masyarakat lebih rendah dari daripada dari hasil musrenbang, sehingga mengkibatkan masyarakat apriori terhadap hasil musrenbang. Diharapkan, percepatan pembangunan harus partisipatif dan berklanjutan. “Forum musrenbang pada tahun ini masuk tupoksi Bappeda, RPJMDes harus sudah mengcover semua persoalan, sedangkan qouta Kecamatan 20% dari total pembangunan untuk dibagi ke desa,” tambah Susmanta, tim musrenbang dari Bappeda.
Sementara itu Hadi Priyanto mengatakan, proses pembangunan membutuhksn peran serta masyarakat. Dibutuhkan intrgiritas hasil proses musrenbangdes, intregritas visi misi Bupati, integritas presiden terkait masalah anggaran. Sehingga tercipta kesinambungan dan proses yang seimbang. “Artinya, jika pembangunan sudah tidak mampu di cover PNPM maupun ADD. Maka usulan tersebut harus di cover daerah, dari dana APBD. Karena itulah proses perencaana harus menentukan skala prioritas yang ada,” jelanya.
Peserta forum yang diundang dari berbagai kalangan terlihat antusias dan menyerang dengan berbagai pertanyaan. Karena selama ini, hasil musrenbang dinilai hanya sebagai formalitas saja sehingga hasilnya menjadi mubazir. “Serta kurangnya keterlibatan perempuan dalam musrenbang desa. Sedangkan PNPM-MP selama ini hanya fisik, diharapkan kedepan lebih memikirkan program bidang Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Ummi Salamah, dari unsur PC Muslimat Situbondo.
Menanggapi hal itu, Umami selaku Ketua Fokab Situbondo berharap Proses tahapan perencanaan harus sinergis dengan tujuan yang sama. Sedangkan kaum perempuan harus lebih aktif untuk mngusulkan keterwakilannya di forum musrenbang. “Jika terjadi sinergi semua pihak, pasti pembangunan terarah. Dana 10% dari APBN kedepan, desa mendapatkan alokasi sekitar 1,3 Milyar perdesa seluruh Indonesia,” jelasnya.
Mashudi, selaku pelaksana kegiatan yang sekaligus sebagai moderator forum, berjanji akan terus mengagendakan forum warga mandiri ini ke tingkat bawah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, terutama warga miskin di perdesaan. Agar sararan dan tujuan dari program PNPM-MP di Kabupaten Situbondo ini tepat sasaran dan benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat.***
source : rumah-satu.com
Post a Comment